Indonesia-Channel, BOGOR – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya bersama elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar Aksi Jilid I di depan Balai Kota Bogor, Kamis (21/8/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat atas krisis manajemen yang tengah melanda RSUD Kota Bogor, yang kini menanggung utang sebesar Rp93 miliar dan tunggakan belanja pegawai mencapai Rp2,7 miliar.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan kekecewaan terhadap manajemen RSUD yang dinilai gagal total dalam mengelola rumah sakit milik rakyat tersebut. Mereka juga menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan Wali Kota Bogor yang dianggap membiarkan kekacauan ini berlangsung tanpa solusi yang jelas.
“Utang menggunung, pegawai tak dibayar, pelayanan terancam lumpuh! Ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi ancaman langsung terhadap hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” teriak salah satu orator aksi.
Adapun empat tuntutan utama yakni copot Direktur RSUD Kota Bogor, lakukan audit total keuangan RSUD dan bongkar semua kebocoran anggaran, bayarkan segera hak tenaga medis dan pegawai RSUD dan wali kota Bogor harus bertanggung jawab penuh dan tidak lepas tangan.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan bahwa RSUD adalah fasilitas publik yang semestinya dikelola secara profesional dan akuntabel, bukan dijadikan ajang kegagalan para pejabat.
“RSUD adalah milik rakyat, bukan milik pejabat yang gagal! Jika RSUD bangkrut, rakyat kecil yang jadi korban. Wali Kota tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan – ini murni kegagalan kepemimpinan dan pengawasan,” tegasnya
Sementara itu, aksi Jilid I ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Bogor. KPP Bogor Raya mengultimatum bahwa jika tidak ada langkah nyata untuk menyelamatkan RSUD, maka mereka akan melanjutkan perlawanan melalui Aksi Jilid II di Istana Bogor pada 25 Agustus 2025, dengan skala massa yang lebih besar.
