Indonesia-channel.com – JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) terlibat menyoroti persoalan demokrasi pada Indonesia akhir-akhir ini. Walhi menilai demokrasi pada Indonesia sedang di kodisi tiada sehat alias sakit, dan juga sanggup berdampak pada lingkungan.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi di area hadapan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo di dalam Kantor Walhi, Kamis (8/2/2024). Dalam konferensi itu, Ganjar juga Walhi berdiskusi terkait beberapa isu lingkungan demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan.
“Dalam setahun terakhir ini kami meninjau demokrasi di dalam Indonesia sedang tiada sehat atau sakit,” kata Zenzi Suhadi.
Ia menjelaskan, kesejahteraan rakyat tentu dapat terwujud, bila keadilan dalam bumi sanggup diwujudkan. Informan keadilan utama itu adalah rakyat, tapi di kenyataannya rakyat malah rutin menjadi korban. “Kami berharap, kesejahteraan rakyat, keadilan, kelestarian lingkungan itu bisa saja diwujudkan kalau demokrasi kita sehat,” ucapnya.
Walhi berharap Ganjar sanggup merespons persoalan tersebut. Zenzi juga berharap Ganjar bisa jadi melakukan review terhadap berbagai kebijakan lingkungan yang mana dinilai belum terlaksana dengan baik, sehingga sejumlah bencana alam terjadi.
“Kami senang Pak Ganjar Pranowo datang ke Walhi, kami berharap ada yang lebih besar baik,” katanya.
Proses demokrasi Indonesia disorot lalu menjadi pembicaraan rakyat akhir-akhir ini. Publik sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan hingga kampus pergi dari untuk memberikan pernyataan sikap. Mereka semua kompak memohonkan negara melakukan perbaikan terhadap proses demokrasi yang dimaksud berjalan.
Demokrasi dinilai cacat lantaran banyaknya kecurangan yang dimaksud tampak. Mulai pelanggaran etika oleh Ketua MK juga KPU, ada juga dugaan kecurangan lain yang digunakan dilaksanakan pemerintah demi memperkuat salah satu pasangan capres-cawapres 2024. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi yang digunakan menegaskan bahwa presiden boleh berkampanye juga memihak salah satu pasangan calon menjadi polemik, sehingga menimbulkan banyak kampus mengeluarkan pernyataan sikap untuk menyelamatkan demokrasi. Namun, pihak istana justru menuding para guru besar yang tersebut bersuara adalah partisan.
Sumber : Sindo
