Indonesia-channel.com – JAKARTA – Berbagai individu serta organisasi perempuan yang digunakan tergabung pada Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi kemudian HAM menyelenggarakan mimbar demokrasi perempuan di area depan Monas, Ibukota Pusat, Hari Jumat (9/2/2024). Para kontestan aksi mengenakan baju bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasaan.
Mimbar demokrasi perempuan diisi dengan pembacaan orasi, puisi, lalu lagu menghadapi kondisi demokrasi yang mana sangat buruk dalam masa reformasi yang mana diadakan Presiden Jokowi . Koalisi ini mendesak Presiden Jokowi, untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan di Pemilu.
Mike Verawati, anggota dari Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi juga HAM mengatakan, aksi ini diadakan untuk menyuarakan situasi menuju pemilihan umum yang tersebut sudah ada tak baik-baik saja. Mereka meninjau sikap Presiden yang digunakan mulai tidak ada netral serta berpihak terhadap Paslon tertentu.
“Kami perempuan menyerukan bahwa pemilihan seharusnya digunakan sebagai kesempatan untuk merancang melakukan inovasi yang digunakan baik bagi negara ke depan. Merekomendasikan hal-hal yang Perlu diperbaiki, ditumbuhkan agar publik sejahtera juga betul-betul dapat menjalankan demokrasi,” kata Mike terhadap wartawan, hari terakhir pekan (9/2/2024).
Pihaknya turut menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang digunakan justru dinilai terang-terangan melakukan pelanggaran, teristimewa terkait pernyataan presiden yang digunakan menyampaikan boleh memihak dan juga menjadi juru kampanye.
“Sampai ketika ini kami menyayangkan akibat Jokowi justru mengingkari hal-hal yang tersebut sebenarnya ia ucapkan ketika kita mendukung pada masa yang digunakan lalu bahwa demokrasi harus dijalankan dengan beretika bahwa pejabat negara masyarakat harus netral tapi semuanya dihancurkan oleh Jokowi dengan semua yang mana dilakukan,” katanya.
Deklarasi ini Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan juga HAM menagih sumpah Jokowi sebagai presiden yakni sebagai berikut:
1. Kami menolak ketidaknetralan presiden akibat merusak demokrasi, mengoyak keadilan lalu memecah bangsa;
Sumber : Sindo
