Indonesia-Channel, BOGOR – Sejumlah pegawai Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dikabarkan membuat petisi agar proses pemilihan direksi periode 2025-2030 dilakukan secara terbuka. Petisi tersebut disebut telah ditandatangani sekitar 250 pegawai dan diserahkan langsung ke Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Namun, muncul dugaan bahwa sebagian tanda tangan dalam petisi itu dicantumkan tanpa seizin pegawai yang bersangkutan.
“Nama saya ada di dalam petisi itu. Tapi saya belum pernah diminta tanda tangan atau persetujuan. Bahkan, saya tidak tahu siapa yang mengedarkan surat tersebut,” kata salah seorang pegawai Perumda Tirta Pakuan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (29/10/2025).
Pegawai itu juga menyebut ada banyak nama lain yang dicantumkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ia menilai seharusnya proses pemilihan direksi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme resmi pemerintah daerah.
“Kalau saya pribadi, siapa pun yang memimpin tidak masalah, asalkan sesuai mekanisme dan aturan. Gaya-gaya seperti ini (petisi) seharusnya tidak perlu. Yang penting kami bekerja maksimal untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Dalam petisi tertanggal 4 September 2025 itu, para pegawai disebut mendukung agar pemilihan direksi dilakukan melalui panitia seleksi (pansel) seperti periode sebelumnya. Tujuannya agar direksi yang terpilih profesional, amanah, dan berkualitas di semua bidang.
Masa jabatan direksi Perumda Tirta Pakuan—terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik—akan berakhir pada Desember 2025.
Sementara itu, Manager Pelayanan Pelanggan dan Humas Perumda Tirta Pakuan, Sonny Hendarwan, mengatakan pihaknya belum mendapat arahan dari direksi terkait isu petisi tersebut.
“Belum bisa bicara banyak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan,” kata Sonny singkat.**
